Bagaimana Peluang dan Tantangan Barang dan Jasa Pemerintah?

Minggu lalu bertempat ke Hotel Media, saya berkesempatan hadir dalam acara Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bagaimana peluang dan tantangannya serta jasa konstruksi di Indonesia. Acara ini dihelat dengan apik oleh P3I. P3I adalah lembaga pengkajian terhadap aturan serta pelaksanaan pengadaan di Indonesia. Jadi fungsinya bukan semata lembaga pendidikan dan pelatihan. P3I juga menyebarluaskan tata cara pengadaan yang baik dan benar kepada seluruh stakeholder di Indonesia. Mottonya adalah “Your Trusted Partner in Procurement and Supply Chain Management”. Temu nasional kali ini menghadirkan pembicara-pembicara skala nasional, diantaranya Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI dan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI sebagai panelis utama.

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu bagian dari manajemen rantai supplai. Namun dalam pelaksanaanya, khususnya di instansi pemerintah, membicarakan Supply Chain Management (SCM) seakan-akan merupakan mahkluk yang aneh dan unik. Padahal pengadaan dan SCM merupakan satu kesatuan yang utuh. Banyak yang di bahas di acara tersebut, namun ketika saya hadir yang dibahas adalah tentang implementasi UU nomer 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan juga Inovasi Pengadaan berdasarkan perubahan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Paradigma Administrasi Pembangunan di Indonesia mau tidak mau harus bergeser selaras dengan tuntutan masyarakat saat ini. Upaya pemerintah memenuhi tuntutan publik tergambar dari kebijakan yang ditetapkan. Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pengadaan), yang telah diubah sebanyak 4 (empat) kali adalah pertanda jelas bahwa paradigma pelaksanaan pengadaan berkembang sangat dinamis. Kemudian tahun 2017 telah hadir Undang-Undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, ini juga merupakan respon negara terhadap keniscayaan perubahan paradigma tersebut. Berikut revisi Undang-Undangnya :

Bicara tentang tenaga ahli, kita defisit tenaga ahli yang mendukung pekerjaan kontruksi. Di lapangan antar kontraktor rebutan tenaga trampil termasuk material. Konsekuensi ada project yang delay dll. Kedepan dalam  kondisi normal rantai pasok direncanakan diawal sesuai dengan kebutuhan.

 

Khalid Mustafa, selaku Ketua Umum, mengemukakan bahwa P3I sangat concern terhadap perubahan paradigma ini. “Jika perubahan peraturan disisi pengadaan barang/jasa tidak dipahami dan diikuti dengan perubahan regulasi pada ekosistem lain, kami khawatir terjadi disharmonisasi pelaksanaan pembangunan”, pungkasnya. Untuk itulah event Temu Nasional Pengadaan Indonesia dilaksanakan sebagai event tahunan P3I. Ini temu nasional yang ke-5 diselenggarakan P3I. P3I berupaya melibatkan seluruh stake holder yang terlibat dalam penyelenggaraan pengadaan yang melibatkan sekitar 200 peserta.

Bagi yang berminat untuk mengetahui lebih jauh perubahan peraturan pengadaan barang/jasa dan jasa konstruksi
silakan bergabung. Detail pelaksanaan dapat diakses pada website Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) dengan alamat http://www.p3i.or.id, email : admin@p3i.or.id, kontak: 0811-192-577 atau 0812-8694-8877.

This entry was posted in News.

One comment

Leave a Reply